MAKASSAR, JURNAL TIMUR – Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kembali memperkuat komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas melalui rapat evaluasi rutin Tim Kelompok Kerja (Pokja) pencanangan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (3/3). Kegiatan yang digelar di ruang rapat kantor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bapas bersama seluruh tim, sebagai forum konsolidasi sekaligus penguatan kualitas tata kelola organisasi.
Rapat evaluasi ini menjadi agenda mingguan yang berfungsi sebagai ruang refleksi atas pelaksanaan program di setiap area perubahan. Masing-masing pokja memaparkan perkembangan kinerja, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan agar target reformasi birokrasi dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara terbuka dan berbasis data sehingga setiap program tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar memberi dampak pada peningkatan pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada optimalisasi sarana prasarana layanan, penguatan budaya pelayanan prima, serta perumusan mekanisme pemberian kompensasi pelayanan. Skema kompensasi ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab institusi apabila terjadi ketidaksesuaian standar pelayanan, sekaligus menjadi instrumen kontrol agar petugas semakin disiplin, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan kepada Klien Pemasyarakatan maupun masyarakat umum.
Kepala Bapas Makassar, Surianto, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat, melainkan upaya membangun karakter kerja yang berlandaskan integritas. Ia menekankan bahwa kejujuran, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pengguna layanan harus menjadi kebiasaan kolektif seluruh pegawai.
“Zona Integritas itu bukan hanya dokumen atau administrasi. Ia harus hidup dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika pelayanan terlambat atau tidak sesuai standar, maka kita wajib bertanggung jawab. Kompensasi pelayanan adalah bentuk keseriusan kita menghargai hak masyarakat,” tegas Surianto.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan evaluasi rutin sebagai budaya belajar organisasi. Menurutnya, pelayanan publik yang baik lahir dari kesadaran untuk terus berbenah, bukan merasa sudah cukup. “Kita ingin Bapas Makassar dikenal bukan hanya karena kinerjanya, tetapi karena sikap melayani dengan empati dan profesionalisme. Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi,” tambahnya.
Melalui evaluasi berkala dan penguatan sistem pelayanan tersebut, Bapas Makassar menegaskan tekadnya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sebagai langkah nyata mewujudkan WBK/WBBM sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah kerja.
Narasi: MFZ
