Makassar — Dalam upaya memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan profesional, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menggelar workshop pelatihan budaya kerja BerAKHLAK bagi seluruh pegawai pada Selasa (10/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dr. Hasanuddin Massaile dan diikuti oleh jajaran pegawai sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai organisasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Workshop dibuka langsung oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Surianto. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa budaya kerja memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter organisasi serta menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Surianto menjelaskan bahwa budaya bukan sekadar simbol atau slogan, melainkan nilai yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Ia mencontohkan konsep siri’ atau budaya malu yang dikenal dalam tradisi masyarakat Makassar sebagai nilai sosial yang sangat kuat dalam menjaga kehormatan dan tanggung jawab.
“Dalam budaya Makassar dikenal konsep siri’, yaitu rasa malu yang menjaga seseorang untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kehormatan. Nilai seperti ini sangat relevan dalam membangun integritas dan tanggung jawab dalam bekerja,” ungkapnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh pegawai internal Bapas Makassar. Materi pertama disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Andi Moh Hamka, yang menguraikan konsep nilai-nilai BerAKHLAK sebagai core values Aparatur Sipil Negara serta relevansinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Materi kedua dibawakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Moch Fauzan Zarkasi, yang mengangkat tema transformasi budaya kerja Pembimbing Kemasyarakatan di era pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa perubahan paradigma hukum pidana menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalisme para Pembimbing Kemasyarakatan.
Menurutnya, transformasi tersebut harus ditopang oleh penguatan integritas, peningkatan kompetensi, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung implementasi kebijakan pemidanaan alternatif.
“Perubahan sistem hukum pidana menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat. Profesionalisme, semangat kolaborasi, dan integritas menjadi fondasi penting bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya di era KUHP Nasional,” jelasnya.
Melalui workshop ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya budaya kerja BerAKHLAK sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penguatan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Narasi: MFZ
