*BAPAS MAKASSAR GELAR RAPAT EVALUASI DATA DUKUNG ZONA INTEGRITAS DI TENGAH KEBIJAKAN WFA*
Makassar — Dalam rangka memastikan kelengkapan data dukung B03 Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pencanangan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menggelar rapat evaluasi pada Senin (16/3).
Rapat tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting mengingat situasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang perayaan Idul Fitri. Meskipun dilaksanakan secara virtual, kegiatan tetap berlangsung aktif dan menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas Bapas Makassar.
Antusiasme tersebut tercermin dari tingkat kehadiran peserta rapat serta partisipasi dalam proses diskusi dan evaluasi yang berlangsung selama kegiatan.
Pada kesempatan ini, Ketua dan Sekretaris Tim Zona Integritas memaparkan perkembangan pengumpulan data dukung yang telah mencapai 100 persen. Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menghentikan proses evaluasi. Para peserta rapat tetap melakukan pengecekan dan koreksi untuk memastikan seluruh data dukung yang telah diunggah benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Surianto, dalam arahannya menyampaikan bahwa situasi WFA tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas kinerja maupun komitmen dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan dalam melaksanakan tanggung jawab justru menjadi indikator penting dalam menilai tingkat profesionalisme dan dedikasi pegawai.
“Dalam situasi Work From Anywhere, kesiapsiagaan tetap diperlukan. Hal itu menunjukkan seberapa besar perhatian Bapak dan Ibu sekalian terhadap tanggung jawab yang diberikan,” ujar Surianto dalam arahannya.
Melalui kegiatan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas serta memastikan setiap tahapan pemenuhan data dukung dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Narasi: MFZ
