Makassar — Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Surianto, kembali memimpin rapat bersama tim kerja Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (13/4).
Berbeda dari pertemuan sebelumnya, rapat kali ini difokuskan pada Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Tata Laksana dan dilaksanakan di ruang rapat. Fokus utama pembahasan adalah memastikan seluruh jenis layanan di Bapas Makassar telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur.
Dalam rapat tersebut, Surianto secara langsung melakukan evaluasi terhadap sejumlah SOP yang telah disusun, di antaranya SOP penerimaan klien, SOP pelaksanaan pembimbingan klien, serta SOP pengakhiran pembimbingan klien. Evaluasi dilakukan guna memastikan kesesuaian prosedur dengan praktik layanan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan SOP merupakan elemen penting dalam menjamin kualitas dan konsistensi pelayanan. “SOP menjadi pedoman utama dalam memberikan layanan. Karena itu, setiap jenis layanan harus memiliki standar yang jelas agar pelaksanaannya seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Surianto juga mengingatkan seluruh anggota tim untuk mencermati setiap bentuk layanan yang belum memiliki SOP agar segera disusun dan disempurnakan. Hal ini dinilai penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas serta peningkatan kualitas pelayanan.
Melalui kegiatan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.
Narasi: MFZ
